Pemkab Tabanan Menegaskan Komitmen untuk Mempertahankan Nilai PBB Tetap Stabil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terus berupaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis, salah satunya di sektor perpajakan daerah. Dalam perkembangan terbaru, Pemkab Tabanan secara resmi menegaskan komitmennya untuk mempertahankan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar tetap stabil. Kebijakan ini di ambil sebagai langkah konkret. Untuk meringankan beban finansial warga di tengah di namika ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Tabanan. Menekankan bahwa stabilitas nilai pajak bukan sekadar tentang angka, melainkan bentuk perlindungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang biasanya menjadi dasar kenaikan PBB akan di lakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan sosial agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat bawah.
Fokus Perlindungan Sektor Pertanian dan Ekonomi Rakyat
Sebagai wilayah yang di kenal sebagai “Lumbung Beras Pulau Bali”, Tabanan memiliki karakteristik lahan yang di dominasi oleh sektor pertanian. Oleh sebab itu, stabilitas nilai PBB menjadi sangat krusial, terutama bagi para petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan sawah. Jika nilai pajak melonjak drastis. Di khawatirkan hal tersebut akan memicu alih fungsi lahan. Yang masif karena biaya operasional dan pajak yang tidak sebanding dengan hasil panen. Selain itu, kebijakan ini juga di tujukan untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Tabanan. Dengan menjaga nilai pajak tetap stabil, para pelaku usaha dapat mengalokasikan modal mereka untuk pengembangan bisnis ketimbang terbebani oleh kenaikan biaya tetap (fixed cost) dari pajak properti. Maka dari itu, Pemkab Tabanan terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk memastikan data objek pajak tetap akurat tanpa harus membebani wajib pajak dengan kenaikan tarif yang agresif.
Optimalisasi Pendapatan Tanpa Membebani Wajib Pajak
Meskipun berkomitmen menjaga stabilitas nilai pajak, Pemkab Tabanan tidak mengabaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai gantinya, strategi yang di terapkan adalah melalui optimalisasi penagihan dan perluasan basis data wajib pajak, bukan dengan menaikkan tarif secara sepihak. Pemerintah mulai menerapkan sistem di gitalisasi perpajakan untuk memudahkan warga dalam membayar pajak secara mandiri dan transparan. Lebih lanjut, upaya jemput bola melalui layanan mobil pajak keliling ke desa-desa terus di intensifkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mempermudah akses bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Dengan demikian, target pendapatan daerah tetap dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan (tax compliance), sementara nilai pajak yang dibayarkan oleh individu tetap berada pada level yang terjangkau. Di sisi lain, Pemkab juga memberikan skema stimulus atau insentif. Bagi wajib pajak yang taat atau mereka yang terdampak bencana alam.
Pemkab Tabanan Dorong Stabilitas Ekonomi Jangka Panjang
Sebagai kesimpulan, langkah Pemkab Tabanan untuk mempertahankan nilai PBB tetap stabil adalah kebijakan yang sangat strategis dan humanis. Pada akhirnya, stabilitas ini di harapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjaga kelestarian lahan hijau di Kabupaten Tabanan. Masyarakat kini diharapkan dapat merespons kebijakan positif ini dengan cara memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Sebab, setiap rupiah yang di bayarkan melalui PBB akan di kembalikan kepada masyarakat. Dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah yang bijak dan warga yang taat pajak, Kabupaten Tabanan optimis dapat mewujudkan visi pembangunan yang unggul dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
