Krisis Air Bersih Terancam Area Pariwisata Selatan Bali, Pemprov Cari Solusi Cepat Krisis air bersih mulai mengancam kawasan pariwisata Bali Selatan seiring meningkatnya kebutuhan air untuk sektor pariwisata dan permukiman. Wilayah seperti Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, Seminyak, hingga Canggu menghadapi tekanan serius akibat tingginya konsumsi air bersih yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya air. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali karena berpotensi mengganggu keberlanjutan pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal.
Pertumbuhan hotel, vila, restoran, dan fasilitas pendukung pariwisata di nilai menjadi faktor utama meningkatnya konsumsi air. Di sisi lain, sumber air tanah dan air permukaan semakin terbatas akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang memengaruhi pola curah hujan.
Krisis Air Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Pelaku Pariwisata
Krisis air bersih tidak hanya di rasakan oleh sektor pariwisata, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat lokal. Sejumlah warga di kawasan selatan Bali mengeluhkan berkurangnya pasokan air, terutama saat musim kemarau. Beberapa daerah bahkan harus mengandalkan distribusi air menggunakan tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi pelaku usaha pariwisata, keterbatasan air bersih menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas layanan. Hotel dan restoran di tuntut tetap memberikan pelayanan optimal, sementara ketersediaan air semakin menipis. Kondisi ini di khawatirkan dapat menurunkan citra Bali sebagai destinasi wisata dunia jika tidak segera di tangani.
Ketergantungan Tinggi pada Air Tanah
Salah satu persoalan utama yang disoroti Pemprov Bali adalah tingginya ketergantungan kawasan pariwisata terhadap air tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan di nilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti penurunan muka tanah dan intrusi air laut.
Pemprov Bali mencatat bahwa di sejumlah wilayah pesisir, kualitas air tanah mulai menurun akibat masuknya air laut. Jika kondisi ini terus berlanjut, sumber air tanah akan semakin sulit di manfaatkan dan memperparah krisis air bersih di masa mendatang. Krisis Air Bersih Terancam Area Pariwisata Selatan Bali, Pemprov Cari Solusi Cepat
BACA JUGA : Pembangunan MRT Bali Dimulai: Upaya Terakhir Mengurai Kemacetan Kronis Jalur Bandara–Canggu
Krisis Air Pemprov Bali Siapkan Langkah Darurat
Menghadapi ancaman krisis air bersih, Pemprov Bali tengah menyiapkan sejumlah langkah cepat dan strategis. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan melalui peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air bersih serta memperluas jaringan distribusi air ke kawasan pariwisata.
Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pengolahan air alternatif, termasuk pemanfaatan air hujan dan daur ulang air limbah yang telah di olah. Langkah ini di nilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Pengetatan Penggunaan Air untuk Usaha Pariwisata
Selain penyediaan pasokan, Pemprov Bali juga mengkaji pengetatan aturan penggunaan air bagi usaha pariwisata. Hotel, vila, dan restoran di imbau menerapkan sistem pengelolaan air yang lebih efisien, seperti penggunaan alat hemat air dan pengolahan air limbah untuk keperluan nonkonsumsi.
Pemerintah menegaskan bahwa sektor pariwisata harus turut bertanggung jawab dalam menjaga ketersediaan air. Tanpa pengendalian yang jelas, pertumbuhan pariwisata justru berpotensi mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Kondisi ini memunculkan kritik terhadap model pembangunan pariwisata yang di nilai kurang memperhatikan daya dukung lingkungan.
Peran Penataan Ruang dan Lingkungan
Krisis air bersih juga mendorong Pemprov Bali untuk meninjau kembali kebijakan tata ruang, khususnya di kawasan selatan. Alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan terbangun di nilai memperparah berkurangnya cadangan air.
Penataan ruang yang lebih ketat, perlindungan kawasan resapan, serta pelestarian daerah aliran sungai menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang. Pemerintah menilai bahwa persoalan air tidak bisa di selesaikan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Sektor pariwisata disebut sebagai salah satu konsumen air terbesar di Badung. Penggunaan air yang tinggi, jika tidak di imbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan, memperparah ketimpangan distribusi air.
Kolaborasi Jadi Kunci Penyelesaian
Pemprov Bali menegaskan bahwa penyelesaian krisis air bersih membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha Pariwisata, hingga masyarakat. Edukasi tentang penghematan air dan kesadaran menjaga lingkungan di nilai menjadi langkah penting yang harus di lakukan secara berkelanjutan.
Dengan solusi cepat yang di siapkan dan komitmen bersama, pemerintah berharap di Bali Selatan dapat segera diatasi. Upaya ini menjadi krusial agar pariwisata Bali tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat atas air bersih dan lingkungan yang sehat. Tanpa pengendalian alih fungsi lahan dan konsumsi air, krisis di perkirakan akan semakin parah.
